Hadapi Penuh Tantangan, Ini Benih Prestasi Setahun Jokowi-JK

Jakarta – Setahun sudah pemerintahan Jokowi-JK. Berbagai kritikan dan apresiasi pun muncul dari sejumlah pihak, namun hanya segelintir orang yang nampak mencibir kinerjanya tapi banyak pula yang para tokoh, maupun aktivis mengakui tantangan yang dihadapi Jokowi dalam satu tahun pemerintahannya menuai prestasi.
Berikut prestasi-prestasi yang dilontarkan dari para aktivis, pengamat maupun politisi atas kinerja Jokowi-JK selama satu tahun berkuasa.
Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) meminta semua pihak untuk tetap optimis bergerak meskipun kondisi ekonomi dan politik masih dalam periode satu tahun pemerintahan Jokowi.
“Kita harus optimis dan tetap kritis terhadap pemerintah,” ungkap Kabid Hubungan International GPII Hamaydi RS Harahap, Selasa (19/10/2015).
Disebutkan dia, Indonesia merupakan negara yang paling strategis, disamping Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, Sumber Daya Manusia (SDM) nya juga banyak yang produktif. Maka itu, lanjut dia, sebagai pemuda harus terus bergerak dan berkreasi untuk mengisi pembangunan ekonomi menjadi kian maju.
“Kritis pemerintah boleh, tapi harus lah obyektif. Juga harus memberikan support ke pemerintah dalam hal ini ekonomi,” jelas dia.
Selain itu, Harahap mendukung langkah pemerintah yang meluncurkan paket kebijakan ekonomi, agar ekonomi dapat bergerak dan melindungi masyarakat yang berpendapatan rendah akibat pelemahan ekonomi.
Sementara itu, Analis senior Indonesia Public Institute ( IPI) Karyono Wibowo menilai dalam waktu satu tahun pemerintahan Jokowi tentu belum banyak yang bisa dicapai. Waktu satu tahun masih terlalu pendek untuk memenuhi harapan rakyat.
“Waktu satu tahun tidak cukup untuk mewujudkan harapan yang menggunung, apalagi harapan rakyat yang serba instan,” kata Karyono.
Belum lagi, kata pengamat politik ini, pemerintahan Jokowi telah dihadapkan sejumlah tantangan yang memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Di awal pemerintahannya, lanjut dia, Jokowi sudah dihadapkan pada konflik politik di parlemen. Konflik yang membelah parlemen menjadi dua kutub politik yang berseberangan yakni kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ditambah lagi, lanjut dia, adanya konflik di internal partai Golkar dan PPP.
“Tarik menarik kepentingan politik ini tentu menguras waktu dan energi pemerintah dan DPR sendiri. Akibatnya, program pemerintah dan DPR tertunda,” sebut dia.
Misalnya, kata Karyono, target DPR untuk pengesahan RUU menjadi Undang-Undang saja sangat jauh realisasinya dari yang ditargetkan. Konflik yang terjadi di parlemen pun akhirnya untuk sementara bisa dicairkan dengan berbagai pendekatan politik yang dilakukan oleh Jokowi – JK.
“Komunikasi politik yang dilakukan Jokowi cukup efektif untuk meredam konflik di parlemen yang sempat membuat tegang atmsofir politik nasional,” tuturnya.
Tak hanya itu, tambah Karyono, konflik yang bernuansa sara yang terjadi di Tolikara, Singkil hingga isu terorisme dan bangkitnya komunisme turut mewarnai dinamika sosial politik dalam satu tahun pemerintahan Jokowi.
“Namun situasi ini bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah,” ungkapnya.
Dalam usia pemerintahan yang masih belia ini, tambah Karyono, pemerintahan Jokowi – JK telah diuji berbagai peristiwa yang menggemparkan. Diantara peritiwa yang paling heboh adalah terjadinya konflik antara Polri versus KPK yang menambah situasi politik kian memanas. Konflik Polri versus KPK jilid dua ini dipicu setelah KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri satu hari sebelum fit and proper test di DPR.
Dalam kasus ini, kata dia, Presiden Jokowi telah mengambil langkah jalan tengah dengan mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon kapolri menggantikan BG yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan kepemilikan rekening gendut.
“Tak pelak, konflik pun mereda meskipun masih menyisakan misteri politik dan hukum atas kasus tersebut,” sebutnya.
Menurut dia, sejumlah tantangan lainnya adalah belum terbangun sinergi antar Kementerian dan antar lembaga pemerintahan. Masih terjadi ego sektoral antar institusi. Selain itu, tantangan yang paling dahsat dalam satu tahun pemerintahan Jokowi adalah masalah pelemahan ekonomi yang ditandai buruknya sejumlah indikator ekonomi, yakni melemahnya rupiah terhadap dollar AS, tingginya harga-harga barang kebutuhan, melambatnya pertumbuhan PDB dan rendahnya serapan anggaran pembangunan.
Untuk mengatasi masalah pelemahan ekonomi pemerintahan Jokowi sudah mengambil langkah cepat dengan membuat sejumlah paket kebijakan.
“Hasilnya, tentu tidak bisa instan, tetapi menurut saya sudah ada indikator positif, yakni untuk sementara rupiah mulai menguat terhadap dollar dan serapan anggaran sudah meningkat beberapa persen dari sebelumnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Karyono memastikan sejumlah paket kebijakan sudah cukup terarah. Misalnya, kebijakan fiskal 2016 telah diarahkan untuk memperkuat fundamental pembangunan nasional dengan tiga strategi yaitu memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, memperkuat ketahanan fiskal dan menjaga kesinambungan fiskal. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang memberikan insentif fiskal pada sejumlah program ekonomi strategis serta pemberian insentif pajak untuk sektor usaha strategis.
“Yang paling penting diharapkan tidak ada yang memancing di air keruh dalam situasi ekonomi yang kurang sehat ini agar perekonomian cepat pulih,” cetusnya.
Pasalnya, lanjut dia, rakyat selalu yang menjadi korban di setiap pertarungan kepentingan elit. Sudah terlalu lama rakyat hidup menderita akibat pertikaian elit dan konflik yang kontra produktif.
“Namun di satu sisi, publik haris tetap aktif mengontrol jalannya pemerintahan agar konsisten dengan visi Nawacita dan Trisakti,” ucapnya.
Hal senada juga dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun yang mengapresiasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Misbakhun menyoroti sektor dibidang ekonomi yang dinilai relatif berjalan dengan baik.
“Arah kebijakan fiskal tahun 2016 Pemerintahan Presiden Jokowi, bertujuan untuk memperkuat fundamental pembangunan nasional dan mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas,” kata Misbakhun.
Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal pemerintah diarahkan untuk penguatan pengelolaan fiskal guna memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah, kata dia, menerapkan kebijakan fiskal melalui tiga strategi, yakni memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, memperkuat ketahanan fiskal, dan mengendalikan risiko serta menjaga kesinambungan fiskal.
“Dalam upaya memperkuat stimulus fiskal, pemerintah menempuhnya melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal, dan peningkatan belanja produktif,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan stimulus tersebut dapat dilihat dari insentif perpajakan dan belanja infrastruktur untuk memperkuat daya saing, juga diperlukan bantalan fiskal untuk memperkuat ketahanan fiskal.
Memperkuat bantalan fiskal, menurut dia, harus dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas untuk mengendalikan kerentanan fiskal yang bisa terjadi akibat target penerimaan tidak tercapai atau belanja subsidi melebar.
“Tentunya dibutuhkan penggalian potensi dari sektor unggulan untuk mencapai target penerimaan perpajakan, ekstensifikasi, intensifikasi, penegakan hukum, dan penyempurnaan perundangan untuk mencapai target penerimaan,” katanya.
Selain itu, kata Misbakhun, untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerintah membangun kebijakan ekonomi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor.


http://netters.redaksikota.com/2015/10/20/hadapi-penuh-tantangan-ini-benih-prestasi-setahun-jokowi-jk/