Jakarta – Setahun sudah pemerintahan Jokowi-JK. Berbagai kritikan dan
apresiasi pun muncul dari sejumlah pihak, namun hanya segelintir orang
yang nampak mencibir kinerjanya tapi banyak pula yang para tokoh, maupun
aktivis mengakui tantangan yang dihadapi Jokowi dalam satu tahun
pemerintahannya menuai prestasi.
Berikut prestasi-prestasi yang dilontarkan dari para aktivis,
pengamat maupun politisi atas kinerja Jokowi-JK selama satu tahun
berkuasa.
Gerakan
Pemuda Islam Indonesia (GPII) meminta semua pihak untuk tetap optimis
bergerak meskipun kondisi ekonomi dan politik masih dalam periode satu
tahun pemerintahan Jokowi.
“Kita harus optimis dan tetap kritis terhadap pemerintah,” ungkap
Kabid Hubungan International GPII Hamaydi RS Harahap, Selasa
(19/10/2015).
Disebutkan dia, Indonesia merupakan negara yang paling strategis,
disamping Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, Sumber Daya Manusia
(SDM) nya juga banyak yang produktif. Maka itu, lanjut dia, sebagai
pemuda harus terus bergerak dan berkreasi untuk mengisi pembangunan
ekonomi menjadi kian maju.
“Kritis pemerintah boleh, tapi harus lah obyektif. Juga harus
memberikan support ke pemerintah dalam hal ini ekonomi,” jelas dia.
Selain itu, Harahap mendukung langkah pemerintah yang meluncurkan
paket kebijakan ekonomi, agar ekonomi dapat bergerak dan melindungi
masyarakat yang berpendapatan rendah akibat pelemahan ekonomi.
Sementara itu, Analis senior Indonesia Public Institute ( IPI)
Karyono Wibowo menilai dalam waktu satu tahun pemerintahan Jokowi tentu
belum banyak yang bisa dicapai. Waktu satu tahun masih terlalu pendek
untuk memenuhi harapan rakyat.
“Waktu satu tahun tidak cukup untuk mewujudkan harapan yang menggunung, apalagi harapan rakyat yang serba instan,” kata Karyono.
Belum lagi, kata pengamat politik ini, pemerintahan Jokowi telah
dihadapkan sejumlah tantangan yang memerlukan waktu untuk
menyelesaikannya. Di awal pemerintahannya, lanjut dia, Jokowi sudah
dihadapkan pada konflik politik di parlemen. Konflik yang membelah
parlemen menjadi dua kutub politik yang berseberangan yakni kubu Koalisi
Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ditambah lagi,
lanjut dia, adanya konflik di internal partai Golkar dan PPP.
“Tarik menarik kepentingan politik ini tentu menguras waktu dan
energi pemerintah dan DPR sendiri. Akibatnya, program pemerintah dan DPR
tertunda,” sebut dia.
Misalnya, kata Karyono, target DPR untuk pengesahan RUU menjadi
Undang-Undang saja sangat jauh realisasinya dari yang ditargetkan.
Konflik yang terjadi di parlemen pun akhirnya untuk sementara bisa
dicairkan dengan berbagai pendekatan politik yang dilakukan oleh Jokowi –
JK.
“Komunikasi politik yang dilakukan Jokowi cukup efektif untuk meredam
konflik di parlemen yang sempat membuat tegang atmsofir politik
nasional,” tuturnya.
Tak hanya itu, tambah Karyono, konflik yang bernuansa sara yang
terjadi di Tolikara, Singkil hingga isu terorisme dan bangkitnya
komunisme turut mewarnai dinamika sosial politik dalam satu tahun
pemerintahan Jokowi.
“Namun situasi ini bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah,” ungkapnya.
Dalam usia pemerintahan yang masih belia ini, tambah Karyono,
pemerintahan Jokowi – JK telah diuji berbagai peristiwa yang
menggemparkan. Diantara peritiwa yang paling heboh adalah terjadinya
konflik antara Polri versus KPK yang menambah situasi politik kian
memanas. Konflik Polri versus KPK jilid dua ini dipicu setelah KPK
menetapkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri satu hari sebelum
fit and proper test di DPR.
Dalam kasus ini, kata dia, Presiden Jokowi telah mengambil langkah
jalan tengah dengan mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon kapolri
menggantikan BG yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan
kepemilikan rekening gendut.
“Tak pelak, konflik pun mereda meskipun masih menyisakan misteri politik dan hukum atas kasus tersebut,” sebutnya.
Menurut dia, sejumlah tantangan lainnya adalah belum terbangun
sinergi antar Kementerian dan antar lembaga pemerintahan. Masih terjadi
ego sektoral antar institusi. Selain itu, tantangan yang paling dahsat
dalam satu tahun pemerintahan Jokowi adalah masalah pelemahan ekonomi
yang ditandai buruknya sejumlah indikator ekonomi, yakni melemahnya
rupiah terhadap dollar AS, tingginya harga-harga barang kebutuhan,
melambatnya pertumbuhan PDB dan rendahnya serapan anggaran pembangunan.
Untuk mengatasi masalah pelemahan ekonomi pemerintahan Jokowi sudah
mengambil langkah cepat dengan membuat sejumlah paket kebijakan.
“Hasilnya, tentu tidak bisa instan, tetapi menurut saya sudah ada
indikator positif, yakni untuk sementara rupiah mulai menguat terhadap
dollar dan serapan anggaran sudah meningkat beberapa persen dari
sebelumnya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Karyono memastikan sejumlah paket kebijakan sudah cukup
terarah. Misalnya, kebijakan fiskal 2016 telah diarahkan untuk
memperkuat fundamental pembangunan nasional dengan tiga strategi yaitu
memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan produktivitas dan daya
saing, memperkuat ketahanan fiskal dan menjaga kesinambungan fiskal. Hal
ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang memberikan insentif
fiskal pada sejumlah program ekonomi strategis serta pemberian insentif
pajak untuk sektor usaha strategis.
“Yang paling penting diharapkan tidak ada yang memancing di air keruh
dalam situasi ekonomi yang kurang sehat ini agar perekonomian cepat
pulih,” cetusnya.
Pasalnya, lanjut dia, rakyat selalu yang menjadi korban di setiap
pertarungan kepentingan elit. Sudah terlalu lama rakyat hidup menderita
akibat pertikaian elit dan konflik yang kontra produktif.
“Namun di satu sisi, publik haris tetap aktif mengontrol jalannya
pemerintahan agar konsisten dengan visi Nawacita dan Trisakti,” ucapnya.
Hal senada juga dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad
Misbakhun yang mengapresiasi kinerja satu tahun pemerintahan Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Misbakhun menyoroti sektor dibidang ekonomi yang dinilai relatif berjalan dengan baik.
“Arah kebijakan fiskal tahun 2016 Pemerintahan Presiden Jokowi,
bertujuan untuk memperkuat fundamental pembangunan nasional dan mengubah
pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas,” kata Misbakhun.
Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal pemerintah diarahkan untuk
penguatan pengelolaan fiskal guna memperkokoh fundamental pembangunan
dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah, kata dia,
menerapkan kebijakan fiskal melalui tiga strategi, yakni memperkuat
stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing,
memperkuat ketahanan fiskal, dan mengendalikan risiko serta menjaga
kesinambungan fiskal.
“Dalam upaya memperkuat stimulus fiskal, pemerintah menempuhnya
melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis,
peningkatan ruang fiskal, dan peningkatan belanja produktif,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan stimulus tersebut dapat
dilihat dari insentif perpajakan dan belanja infrastruktur untuk
memperkuat daya saing, juga diperlukan bantalan fiskal untuk memperkuat
ketahanan fiskal.
Memperkuat bantalan fiskal, menurut dia, harus dilakukan dengan
meningkatkan fleksibilitas untuk mengendalikan kerentanan fiskal yang
bisa terjadi akibat target penerimaan tidak tercapai atau belanja
subsidi melebar.
“Tentunya dibutuhkan penggalian potensi dari sektor unggulan untuk
mencapai target penerimaan perpajakan, ekstensifikasi, intensifikasi,
penegakan hukum, dan penyempurnaan perundangan untuk mencapai target
penerimaan,” katanya.
Selain itu, kata Misbakhun, untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan
ekonomi, pemerintah membangun kebijakan ekonomi dengan menciptakan iklim
investasi yang kondusif bagi investor.
http://netters.redaksikota.com/2015/10/20/hadapi-penuh-tantangan-ini-benih-prestasi-setahun-jokowi-jk/
